Perhutani KPH Padangan Perkuat Pendampingan Perhutanan Sosial bagi Kelompok Tani Hutan
Foto: Dokumentasi / Liputan Khusus Redaksi
PADANGAN, PERHUTANI – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan secara resmi memperkuat komitmennya dalam program pendampingan perhutanan sosial bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) di seluruh wilayah kerjanya. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan yang kolaboratif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Penguatan pendampingan ini menjadi krusial di tengah dinamika pengelolaan sumber daya hutan yang membutuhkan sinergi antara aspek konservasi dan ekonomi masyarakat. Inisiatif terbaru ini diumumkan pada Jumat, 9 Oktober 2026, menandai babak baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat oleh Perhutani KPH Padangan.
Strategi Inovatif untuk Kesejahteraan Komunitas Hutan
Administratur KPH Padangan, Bapak Achmad Hidayat, menjelaskan bahwa penguatan pendampingan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari strategi yang lebih inovatif. Strategi ini mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah akses informasi dan pelatihan bagi KTH.
Fokus utama pendampingan adalah pada peningkatan kapasitas teknis budidaya tanaman kehutanan dan non-kehutanan. Selain itu, aspek manajemen usaha dan akses pasar bagi produk-produk hasil hutan masyarakat juga menjadi prioritas.
"Kami menyadari bahwa keberhasilan perhutanan sosial sangat bergantung pada kemandirian dan kapasitas Kelompok Tani Hutan. Oleh karena itu, Perhutani KPH Padangan tidak hanya memberikan akses lahan, tetapi juga pendampingan yang holistik, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi pertanian presisi dan platform pemasaran digital," ujar Achmad Hidayat dalam keterangannya di Kantor KPH Padangan.
Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan di kalangan petani hutan.
Peningkatan Kapasitas dan Akses Pasar
Pendampingan yang diperkuat ini akan melibatkan serangkaian pelatihan intensif. Pelatihan tersebut mencakup teknik agroforestri yang berkelanjutan, pengelolaan pascapanen, hingga pemanfaatan teknologi sederhana untuk peningkatan nilai tambah produk.
Sebagai contoh, KTH akan diajarkan cara menggunakan aplikasi mobile untuk memantau kondisi lahan dan cuaca, serta platform e-commerce untuk memasarkan hasil panen mereka secara lebih luas. Ini adalah bagian dari upaya Perhutani untuk mendorong KTH agar lebih melek teknologi dan adaptif terhadap perubahan pasar.
Selain itu, Perhutani KPH Padangan juga berkomitmen untuk memfasilitasi KTH dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan modal usaha dan memperluas jaringan distribusi.
Dampak Positif bagi Lingkungan dan Ekonomi Lokal
Program perhutanan sosial yang didampingi secara intensif ini diharapkan memberikan dampak ganda. Dari sisi lingkungan, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan fungsi konservasi dan mengurangi praktik perambahan hutan.
Masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaga kelestarian hutan karena mereka merasakan langsung manfaat ekonomi dari pengelolaan yang bertanggung jawab.
"Pendampingan yang terus-menerus ini telah membantu kami tidak hanya dalam meningkatkan hasil panen, tetapi juga dalam memahami pentingnya menjaga hutan. Kami sekarang memiliki kepastian hukum dan dukungan teknis yang membuat kami lebih percaya diri dalam mengelola lahan," kata Ibu Siti Aminah, Ketua Kelompok Tani Hutan Lestari Desa Ngraho, salah satu desa yang menjadi mitra KPH Padangan.
Secara ekonomi, program ini menargetkan peningkatan pendapatan rata-rata anggota KTH sebesar 20-30% dalam dua tahun ke depan. Ini akan dicapai melalui diversifikasi komoditas, peningkatan kualitas produk, dan efisiensi rantai pasok.
Kolaborasi Multi-Pihak untuk Keberlanjutan
Keberhasilan program pendampingan perhutanan sosial ini tidak lepas dari kolaborasi multi-pihak. Perhutani KPH Padangan bekerja sama erat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi.
Sinergi ini memastikan bahwa program pendampingan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan praktik terbaik di bidang kehutanan sosial.
Perhutani juga mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan lapangan (PKL) sebagai garda terdepan dalam berinteraksi langsung dengan KTH. Para PKL ini dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru, termasuk penggunaan teknologi digital untuk pendataan dan pelaporan.
Masa Depan Perhutanan Sosial di KPH Padangan
Dengan penguatan pendampingan ini, Perhutani KPH Padangan optimis dapat menciptakan model perhutanan sosial yang berkelanjutan dan replicable.
Target jangka panjang adalah menjadikan KTH sebagai entitas ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kelestarian hutan.
KPH Padangan juga berencana untuk mengembangkan 'pusat inkubasi' bagi KTH. Pusat ini akan menjadi tempat bagi petani untuk belajar, berinovasi, dan mengembangkan produk-produk unggulan mereka.
Harapannya, melalui inisiatif ini, kawasan hutan di Bojonegoro akan terus lestari. Pada saat yang sama, masyarakat di sekitarnya dapat merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan.