Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Murka di Sawah: Proyek Irigasi Molor?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meluapkan kemarahannya saat melakukan inspeksi mendadak di lokasi proyek irigasi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kunjungan pada Selasa pagi, 25 Juni 2024, mengungkap progres pekerjaan yang jauh tertinggal dari target.

Situasi ini memicu reaksi keras dari Menteri Basuki, yang dikenal tegas dalam pengawasan proyek infrastruktur nasional.

Kemarahan Basuki diduga kuat dipicu oleh temuan di lapangan terkait kualitas dan jadwal pengerjaan yang tidak sesuai rencana.

Kronologi Kunjungan Mendadak dan Temuan Mengejutkan

Menteri Basuki tiba di lokasi proyek irigasi Bendung Krenceng, Grobogan, sekitar pukul 08.30 WIB tanpa pengawalan ketat.

Ia langsung meninjau beberapa titik pembangunan saluran tersier dan sekunder yang menjadi bagian dari proyek revitalisasi irigasi.

Dari pengamatan awal, terlihat beberapa bagian konstruksi belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Bahkan, ada indikasi penggunaan material yang kurang sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.

Tim pendamping dari Kementerian PUPR melaporkan bahwa progres fisik proyek baru mencapai 35%.

Angka ini jauh di bawah target yang seharusnya sudah mencapai 65% pada akhir Juni 2024.

Keterlambatan ini telah berlangsung selama dua bulan terakhir, tanpa penjelasan memadai dari pihak kontraktor pelaksana, PT Karya Abadi Jaya.

"Saya sudah berulang kali mengingatkan pentingnya kualitas dan ketepatan waktu. Ini bukan proyek main-main, ini menyangkut hajat hidup petani! Jangan coba-coba main-main dengan uang rakyat!" ujar Menteri Basuki dengan nada tinggi kepada perwakilan kontraktor di lokasi.

Insiden ini terjadi di tengah sawah yang seharusnya sudah dialiri air untuk musim tanam kedua.

Dampak Keterlambatan dan Ancaman Sanksi Tegas

Proyek revitalisasi irigasi Bendung Krenceng senilai total Rp 150 miliar ini sangat vital bagi sekitar 7.500 hektar lahan pertanian di Grobogan.

Keterlambatan penyelesaian proyek berpotensi besar menyebabkan gagal panen bagi ribuan petani lokal.

Musim kemarau yang mulai terasa memperparah kekhawatiran akan pasokan air.

Menteri Basuki menegaskan tidak akan mentolerir kelalaian yang merugikan masyarakat.

Ia mengancam akan memberikan sanksi tegas, mulai dari denda hingga pemutusan kontrak, jika tidak ada perbaikan signifikan dalam waktu dekat.

Sanksi ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Kami sangat kecewa dengan progres ini. Dampaknya langsung ke petani. Kami akan segera memanggil pihak kontraktor dan konsultan pengawas untuk klarifikasi lebih lanjut dan menentukan langkah mitigasi," terang Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ir. Jarot Wibowo, M.Sc., secara terpisah di Jakarta.

Komitmen Kementerian PUPR dan Harapan Petani

Meskipun terjadi insiden kemarahan, Kementerian PUPR memastikan komitmen penuh untuk menyelesaikan proyek ini.

Tim khusus akan diturunkan untuk memantau progres harian dan memberikan pendampingan teknis.

Langkah percepatan akan diambil demi memastikan air dapat mengalir ke sawah-sawah petani secepatnya.

Para petani di Grobogan menyambut baik respons cepat dan tegas dari Menteri Basuki.

Mereka berharap proyek ini segera rampung agar tidak mengancam keberlangsungan panen mereka.

"Kami sangat berharap proyek ini cepat selesai. Kalau air tidak ada, kami mau tanam apa? Terima kasih Pak Menteri sudah datang langsung melihat kondisi kami," tutur Bapak Suroso (58), Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya, Grobogan.

Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian proyek dapat dipercepat dalam tiga bulan ke depan, dengan pengawasan ketat dan penambahan jam kerja.

Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek-proyek vital negara.