Polri Ungkap Sosok Brigjen TK di Kasus Penyadapan, Kini Diperiksa Propam

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengungkap identitas seorang perwira tinggi (pati) berinisial TK yang terseret dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sosok berinisial TK tersebut dipastikan merupakan seorang Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Pengungkapan ini menjadi babak baru dalam kasus penyadapan yang menghebohkan publik, di mana sebelumnya empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap Brigjen TK dilakukan secara simultan, baik untuk dugaan pelanggaran profesi maupun pendalaman dalam penyidikan tindak pidana.

Peran Brigjen TK dalam Lingkaran Penyadapan Ilegal

Keterlibatan Brigjen TK pertama kali diungkap oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Kapolri membeberkan bahwa Brigjen TK diduga menerima perintah langsung untuk melakukan pemantauan atau surveillance.

Perintah tersebut disinyalir datang dari tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS). Irjen Ahrie Sonta, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon dari 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK untuk melaksanakan pengawasan.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Peristiwa ini melibatkan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik kepolisian.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (AS), Eko Hadi Santoso (EH), dan Slamet Uliandi (SU).

Pemeriksaan Internal dan Penyidikan Pidana Berjalan Simultan

Saat ini, Brigjen TK sedang diproses secara internal oleh institusi kepolisian atas dugaan pelanggaran profesi. Selain itu, keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan komitmen Polri untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny melalui keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Isir menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap TK dilakukan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Proses ini berjalan beriringan dengan penyidikan dugaan tindak pidana untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujarnya.

Langkah pemeriksaan internal etik maupun penyidikan dugaan tindak pidana terus berjalan simultan untuk membongkar tuntas fakta perkara dan peran masing-masing pihak.

Dampak Kasus: Pemecatan, Perlindungan Saksi, dan Dugaan Makar

Kasus penyadapan ilegal ini telah menimbulkan berbagai dampak signifikan di tubuh institusi Polri dan juga di tingkat pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 4 November 2026.

Terbaru, Polri juga telah memecat Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dari kedinasan Polri. Namun, Ahrie Sonta menyatakan akan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut, yang kini akan diproses oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding.

Delapan orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketua LPSK Achmadi menyatakan bahwa pihaknya sedang menelaah permohonan tersebut sejak 6 November 2026, berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri.

Selain dugaan penyadapan, kasus ini juga merembet pada penyelidikan dugaan tindak pidana makar. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, di bawah pimpinan Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, telah memeriksa puluhan saksi terkait dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal.

Penyelidikan selama satu pekan telah meneliti 28 saksi dari Direktorat Tindak Pidana Siber, dan sekitar 10 saksi lainnya juga telah diperiksa.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah kami laksanakan selama satu pekan, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan perbuatan makar yang ditujukan untuk merampas kemerdekaan Presiden, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintahan.

Komitmen Polri Ungkap Tuntas Kasus Sensitif Ini

Polri terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus penyadapan ilegal ini, mengingat sensitivitasnya yang menyasar Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha selama periode 2025–2026.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mendalami perkara tersebut, yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Komitmen untuk transparansi dan penegakan hukum yang adil menjadi prioritas utama. Polri memastikan bahwa setiap perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat secara berkala.

Penyidikan akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh, serta menjamin tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.