Peran Strategis ”Kapten Jack” Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi, yang dikenal luas dengan julukan ”Kapten Jack”, kini menjadi sorotan utama dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Penetapan dirinya sebagai tersangka keempat oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Kamis, 5 November 2026, membuka babak baru dalam skandal keamanan terbesar tahun ini.

Skandal yang terkuak sejak 3 November 2026 ini mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang secara sistematis yang berlangsung antara 2025 hingga awal Oktober 2026. Peran ”Kapten Jack” disebut-sebut sangat sentral dalam memuluskan operasi gelap tersebut, mengingat posisinya yang strategis di tubuh kepolisian.

Kronologi Terkuaknya Skandal Penyadapan Nasional

Kasus penyadapan ilegal ini pertama kali mencuat ke publik pada Selasa, 3 November 2026, ketika Bareskrim Polri secara resmi mengumumkan penetapan tiga tersangka awal. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kala itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), serta Irjen Ahrie Sonta Nasution sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, dan Irjen Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Dugaan penyadapan ini, menurut Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, menyasar tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Pada Rabu, 4 November 2026, Presiden Prabowo Subianto langsung merespons serius dengan memecat Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tindakan penyadapan terhadap Presiden mengarah pada upaya makar, sebuah kejahatan luar biasa terhadap negara.

"Tindakan penyadapan kepada Presiden Prabowo mengarah pada makar. Ini adalah kejahatan luar biasa terhadap negara, di mana para tersangka membajak kewenangan yang diberikan negara untuk tujuan lain di luar penegakan hukum," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dua hari setelah penetapan tersangka awal, pada Kamis, 5 November 2026, Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Polri Brigadir Jenderal (Pol) Suhermanto dalam konferensi pers mengumumkan tersangka keempat, yaitu Irjen Slamet Uliandi.

Peran Sentral ”Kapten Jack” Slamet Uliandi

Irjen Slamet Uliandi, yang dikenal dengan julukan ”Kapten Jack” karena postur tubuhnya yang tegap dan tinggi, memiliki rekam jejak panjang di kepolisian dengan keahlian di bidang reserse dan teknologi informasi. Ia lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.

Peran strategis Slamet dalam kasus ini terungkap dari posisinya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Dalam kapasitas tersebut, Slamet memiliki kewenangan supervisi yang mencakup persetujuan terhadap file yang boleh disadap atau dihapus.

Penyelidikan Bareskrim menunjukkan bahwa Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan penyadapan kepada Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi selama periode 2025-2026.

Tidak hanya itu, Slamet juga disebut menyetujui permintaan penghapusan file hasil penyadapan pada awal Oktober 2026. Brigjen Suhermanto menjelaskan bahwa tersangka Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus hasil penyadapan, yang kemudian disetujui oleh Slamet.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS (Ahrie Sonta) meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU (Slamet Uliandi), dan SU meng-ACC menghapus file hasil penyadapan selama ini," terang Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Polri Brigjen (Pol) Suhermanto.

Slamet Uliandi disangkakan dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Akses Ilegal dengan ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, juncto Pasal 55 ke-2 KUHP.

Kondisi Kesehatan dan Perkembangan Penyelidikan

Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Slamet Uliandi hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Hal ini dikarenakan kondisi kesehatannya yang disebut-sebut mengalami stroke sejak akhir 2024. Seorang penjaga keamanan di kompleks perumahan Slamet di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menyebutkan bahwa Slamet, yang dulunya berpostur tegap, kini dalam kondisi pemulihan pasca-stroke.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok.

Penyelidikan terhadap kasus ini terus bergulir. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada Minggu, 8 November 2026, menegaskan bahwa tim penyidik terus bekerja intensif untuk mendalami dugaan makar yang melibatkan para tersangka.

"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Kasus ini juga mendapat perhatian serius dari parlemen. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Rapat ini bertujuan untuk membahas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan membongkar dalang serta motif di baliknya.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," ungkap Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Publik juga menunjukkan sentimen negatif yang tinggi terhadap skandal ini. Pemantauan Kompas.id menunjukkan 90,7 persen sentimen negatif di media sosial terkait isu penyadapan Presiden Prabowo selama periode 2-6 November 2026.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Skandal penyadapan ini telah memicu gelombang kekhawatiran serius mengenai keamanan data dan informasi negara, serta integritas lembaga penegak hukum. Pengangkatan Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, pada 1 Oktober 2026, yang menggantikan Listyo Sigit, menjadi titik balik dalam pengungkapan kasus ini setelah adanya laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Presiden Prabowo juga telah memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra pada Jumat, 6 November 2026, untuk membahas situasi keamanan nasional di tengah pusaran kasus penyadapan ini. Herindra menganggap tindakan penyadapan tersebut sebagai ilegal dan mengarah pada tindakan makar.

Keterlibatan mantan petinggi Polri dalam kasus sebesar ini mengindikasikan adanya ancaman dari dalam, dari aparatur yang seharusnya menjaga keamanan negara. Kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola intelijen dan penyadapan di Indonesia, serta mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan yang lebih komprehensif.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Fokus utama saat ini adalah mengungkap motif sesungguhnya di balik penyadapan ini dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab di mata hukum.