Prabowo Instruksikan Bakom Tampung Kritik Rakyat di Hambalang

Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono. Pertemuan penting ini berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 4 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara tegas menginstruksikan Bakom untuk lebih proaktif dalam menampung masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat. Arahan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi pemerintah agar lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan.

Penguatan Peran Bakom dan Komunikasi Sederhana

Fokus utama pertemuan adalah penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada publik. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana agar informasi dapat diterima dan dipahami secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden menginginkan Bakom tidak hanya sebatas menyampaikan apa yang telah dikerjakan pemerintah. Namun, Bakom juga harus mampu menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan yang diambil.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat," ujar Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya.

Langkah ini diharapkan menciptakan komunikasi dua arah yang efektif, di mana pemerintah tidak hanya bicara, tetapi juga mendengarkan.

Meneruskan Aspirasi hingga ke Presiden

Salah satu poin krusial yang ditekankan Presiden Prabowo adalah mekanisme penampungan kritik masyarakat. Bakom diinstruksikan untuk tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga meneruskannya secara langsung kepada kementerian dan lembaga terkait.

Bahkan, kritik dan masukan tersebut diharapkan dapat sampai langsung ke meja Presiden. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk responsif terhadap suara rakyat.

"Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden," tambah Teddy.

Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden diharapkan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, sekaligus memastikan bahwa suara dan aspirasi mereka benar-benar didengar oleh pemerintah.

Latar Belakang Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Bakom

Pertemuan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono resmi dilantik. Presiden Prabowo Subianto melantik keduanya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara Jakarta pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keputusan Presiden ini ditetapkan di Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Sebelumnya, Syahganda Nainggolan telah mempersiapkan tim khusus untuk mempelajari Artificial Intelligence (AI) dan algoritma. Hal ini mengindikasikan bahwa Bakom akan memanfaatkan teknologi modern untuk mencapai tujuan komunikasi yang lebih efektif dan relevan di era digital.

Membangun Komunikasi yang Dialogis dan Berkesinambungan

Presiden Prabowo menghendaki pola komunikasi pemerintah yang lebih dialogis dan berkesinambungan. Bakom diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung yang kuat antara pemerintah, media, dan masyarakat.

Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mempublikasikan kegiatan, tetapi juga memberikan konteks mengenai arah dan dasar pemikiran di balik setiap kebijakan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan partisipasi aktif masyarakat.

Komunikasi yang terbuka dan transparan menjadi kunci dalam pemerintahan yang demokratis. Instruksi Presiden Prabowo kepada Bakom ini menegaskan kembali komitmennya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, serta menjadikan kritik sebagai bagian integral dari proses tata kelola negara.

Diharapkan, dengan penguatan peran Bakom ini, setiap keluhan dan masukan dari masyarakat dapat direspons dengan cepat dan tepat, menciptakan sinergi positif antara pemerintah dan warganya.