Presiden Iran: Tak Percaya AS, Blokade Hormuz Respons Wajar

TEHERAN – Presiden Iran Ebrahim Raisi kembali menegaskan ketidakpercayaannya terhadap Amerika Serikat, menganggap blokade Selat Hormuz sebagai respons wajar atas kebijakan sanksi AS yang merugikan negaranya.

Pernyataan tersebut disampaikan Raisi dalam sebuah pidato kunci pada Senin, 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB, dalam forum Konferensi Ekonomi Nasional di Teheran, Iran.

Komentar ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait program nuklir Iran dan aktivitas maritim di Teluk Persia.

Hubungan antara Teheran dan Washington telah memburuk secara signifikan sejak penarikan AS dari kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2018.

AS kemudian memberlakukan kembali dan memperketat sanksi ekonomi yang menargetkan sektor perminyakan dan perbankan Iran.

Pernyataan Tegas Raisi di Forum Internasional

Dalam pidatonya yang disiarkan langsung oleh televisi nasional Iran, Presiden Raisi menyoroti sejarah panjang ketidakpercayaan Iran terhadap motif dan janji-janji Amerika Serikat.

Ia menekankan bahwa pengalaman masa lalu telah membuktikan Washington tidak dapat diandalkan sebagai mitra dalam perjanjian internasional.

"Kami telah belajar dari sejarah bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan yang tidak bisa dipercaya dan tidak menghormati komitmennya," kata Raisi di hadapan para delegasi dan pejabat tinggi negara. "Setiap janji yang mereka buat selalu disertai dengan agenda tersembunyi yang merugikan kedaulatan bangsa kami."

Raisi melanjutkan dengan menyinggung sanksi ekonomi yang diterapkan AS, yang ia sebut sebagai "terorisme ekonomi" terhadap rakyat Iran.

Menurutnya, sanksi tersebut dirancang untuk melumpuhkan ekonomi Iran dan memprovokasi kerusuhan internal.

Respons terhadap agresi ekonomi ini, termasuk tindakan di Selat Hormuz, adalah hak kedaulatan Iran untuk membela diri.

Presiden Iran menegaskan bahwa Iran memiliki hak penuh untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi kepentingan nasionalnya dan menanggapi tekanan eksternal.

Blokade Selat Hormuz, yang merupakan jalur pelayaran minyak paling vital di dunia, dianggapnya sebagai salah satu opsi yang sah.

Pernyataan ini bukan kali pertama Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, namun penegasan dari seorang Presiden memiliki bobot diplomatik yang signifikan.

Ancaman ini selalu muncul sebagai respons terhadap tekanan atau agresi yang dirasakan Iran dari pihak Barat.

Pemerintah Iran secara konsisten berargumen bahwa tindakan mereka di wilayah perairan tersebut adalah bagian dari pertahanan diri dan penegakan hukum maritim.

Mereka menuduh AS dan sekutunya melakukan provokasi dan pelanggaran di perairan Teluk Persia.

Ketegangan di wilayah tersebut sering kali meningkat dengan adanya latihan militer dari kedua belah pihak.

Pada bulan Mei 2024, Angkatan Laut Garda Revolusi Iran dilaporkan melakukan latihan skala besar di dekat Selat Hormuz.

Selat Hormuz: Jalur Vital dan Titik Ketegangan

Selat Hormuz adalah jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia.

Sekitar 20% hingga 30% dari total pasokan minyak dunia, atau sekitar 21 juta barel minyak per hari, melewati selat strategis ini.

Ini menjadikannya titik choke point paling penting di dunia untuk transportasi energi.

Negara-negara pengekspor minyak utama seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk mengekspor minyak mereka ke pasar global.

Oleh karena itu, setiap gangguan di selat ini berpotensi memicu krisis energi global dan melonjaknya harga minyak.

Dalam beberapa dekade terakhir, Selat Hormuz telah menjadi lokasi berbagai insiden maritim dan konfrontasi antara Iran dan kekuatan Barat.

Pada tahun 2019, serangkaian serangan terhadap kapal tanker minyak di Teluk Oman, yang dituduhkan AS kepada Iran, memicu kekhawatiran serius.

Iran membantah tuduhan tersebut, namun insiden itu menunjukkan betapa rapuhnya keamanan di jalur perairan tersebut.

Pemerintah Iran berulang kali menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz jika keamanan nasionalnya terancam.

Mereka mengklaim bahwa kehadiran militer AS di wilayah tersebut merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan mereka.

Sebagai respons, AS dan sekutunya sering melakukan patroli dan latihan militer bersama untuk memastikan kebebasan navigasi di selat tersebut.

Meningkatnya kehadiran militer dari kedua belah pihak hanya menambah risiko salah perhitungan dan eskalasi konflik.

Reaksi Internasional dan Kekhawatiran Global

Pernyataan Presiden Raisi segera memicu reaksi dari komunitas internasional, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara importir minyak.

Departemen Luar Negeri AS, melalui juru bicaranya, Matthew Miller, menyatakan keprihatinan serius atas retorika Iran yang dianggap mengancam stabilitas regional.

"Kami menganggap ancaman terhadap kebebasan navigasi di jalur perairan internasional sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan provokatif," ujar Miller dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 25 Juni 2024, pukul 03.00 WIB. "Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan sekutunya untuk memastikan keamanan maritim di Selat Hormuz dan melindungi kepentingan global."

Miller menambahkan bahwa AS memiliki komitmen kuat untuk menjaga arus perdagangan global dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Namun, ia tidak merinci jenis tindakan apa yang akan diambil jika Iran benar-benar mencoba memblokade selat tersebut.

Negara-negara di Eropa dan Asia, yang sangat bergantung pada pasokan minyak dari Teluk Persia, juga menyuarakan kekhawatiran mereka.

Seorang diplomat senior dari Uni Eropa, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa eskalasi di Selat Hormuz akan memiliki konsekuensi ekonomi yang menghancurkan.

Harga minyak mentah Brent terpantau naik 1,5% menjadi $85,20 per barel pada penutupan pasar Selasa, 25 Juni 2024, pasca pernyataan Raisi.

Kenaikan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan.

Para analis energi memprediksi bahwa blokade Hormuz dapat mendorong harga minyak di atas $120 per barel, memicu inflasi global.

Hal ini akan menjadi pukulan telak bagi pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Dampak Sanksi AS dan Respons Iran

Pernyataan Raisi yang menganggap blokade sebagai "respons wajar" tidak bisa dilepaskan dari dampak berat sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

Sanksi tersebut telah memukul keras industri minyak Iran, yang merupakan tulang punggung ekonominya.

Ekspor minyak Iran turun drastis dari sekitar 2,5 juta barel per hari sebelum sanksi, menjadi kurang dari 500.000 barel per hari pada puncaknya.

Meskipun ada upaya untuk menghindari sanksi, ekonomi Iran masih menghadapi tekanan inflasi yang tinggi dan penurunan nilai mata uang.

Pemerintah Iran berulang kali menyerukan pencabutan sanksi, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka berpendapat bahwa AS menggunakan sanksi sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu perubahan rezim di Teheran.

Mohammed Marandi, seorang analis politik senior dan profesor di Universitas Teheran, menjelaskan pandangan Iran tentang situasi ini.

"Bagi Teheran, ancaman blokade Hormuz bukanlah tindakan agresi, melainkan bentuk perlawanan terhadap agresi ekonomi yang sudah berlangsung lama," jelas Marandi dalam wawancara dengan media lokal pada Rabu, 26 Juni 2024, pukul 14.00 WIB. "Ketika ekonomi kami dicekik, kami harus menggunakan semua alat yang tersedia untuk menekan pihak yang bertanggung jawab."

Marandi menambahkan bahwa Iran merasa terpojok dan tidak memiliki banyak pilihan lain selain menunjukkan kekuatan dan tekadnya.

Pendekatan ini bertujuan untuk memaksa AS kembali ke meja perundingan dengan syarat yang lebih adil bagi Iran.

Iran juga telah meningkatkan kemampuan militernya, terutama angkatan lautnya, untuk mempertahankan kepentingannya di Teluk Persia.

Mereka telah mengembangkan rudal anti-kapal dan drone canggih yang mampu mengancam kapal-kapal asing di perairan tersebut.

Peningkatan kemampuan ini adalah bagian dari strategi "pertahanan asimetris" Iran terhadap kekuatan militer AS yang lebih besar.

Pemerintah Iran berharap bahwa ancaman terhadap jalur pelayaran vital akan memberikan pengaruh yang cukup untuk meringankan sanksi.

Namun, AS bersikeras bahwa sanksi akan tetap berlaku selama Iran tidak memenuhi tuntutan terkait program nuklirnya dan dukungan terhadap kelompok proksi di Timur Tengah.

Situasi ini menciptakan kebuntuan yang berbahaya, dengan potensi eskalasi yang selalu membayangi.

Dengan demikian, pernyataan Presiden Raisi bukan sekadar retorika kosong, melainkan cerminan dari strategi Iran yang lebih luas dalam menghadapi tekanan global.

Ketidakpercayaan terhadap AS dan justifikasi blokade Hormuz menunjukkan bahwa Teheran siap mengambil langkah ekstrem demi membela diri.

Dunia kini menanti bagaimana dinamika ini akan berkembang, terutama mengingat dampak signifikan yang bisa ditimbulkan pada pasar energi global dan stabilitas regional.

Diplomasi dan dialog tetap menjadi jalan terbaik, namun prospeknya masih suram di tengah retorika yang kian memanas dari kedua belah pihak.