Cuti Bersama Tanpa Potong Cuti Tahunan: Kadin Soroti Beban Baru Pengusaha di Bawah UU 27/2026
Foto: Foto: Para buruh pabrik garmen berbelanja makan siang dari pedagang kaki lima di luar pabrik di kawasan Jakarta, Kamis (23/11/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti kebijakan baru cuti bersama yang tidak lagi memotong jatah cuti tahunan pekerja, berpotensi menambah beban operasional perusahaan.
Aturan ini termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah berlaku.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyatakan kekhawatiran ini dapat memengaruhi produktivitas dan keberlangsungan usaha.
Regulasi Baru Cuti Bersama yang Fleksibel Namun Menantang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026, menggantikan UU sebelumnya.
Beleid ini secara spesifik mengatur bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Pasal 118 ayat (6) UU tersebut menjadi landasan hukum utama perubahan ini.
Meski demikian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa penerapan cuti bersama bagi perusahaan swasta bersifat tidak wajib.
Perusahaan dapat memilih untuk menerapkan cuti bersama atau tidak, namun jika diterapkan, hak cuti tahunan tidak boleh dipotong.
Dampak Ekonomi dan Tantangan Sektor Industri
Erwin Aksa menyebut, secara ekonomi, ada potensi penambahan hari tidak produktif yang harus dikelola perusahaan.
Hal ini terutama membebani sektor industri dengan target produksi dan jadwal pengiriman yang ketat, seperti manufaktur dan logistik.
"Apabila cuti bersama tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan, maka secara ekonomi terdapat tambahan hari tidak produktif yang harus dikelola perusahaan, khususnya pada sektor industri yang memiliki target produksi dan jadwal pengiriman yang ketat," ujar Erwin Aksa.
Potensi biaya tambahan juga mengintai perusahaan yang harus beroperasi terus-menerus, seperti sektor energi dan pelayanan publik.
Biaya ini bisa muncul dari pengaturan tenaga kerja, penyesuaian jadwal produksi, hingga pembayaran lembur.
Strategi Adaptasi dan Pentingnya Dialog Bipartit
Kadin mendorong dunia usaha untuk beradaptasi melalui perencanaan produksi yang lebih awal.
Pengaturan jadwal kerja bergilir dan optimalisasi sistem shift juga menjadi solusi yang disarankan.
- Perencanaan produksi lebih awal.
- Pengaturan jadwal kerja bergilir.
- Optimalisasi sistem shift.
- Pengaturan cuti bergantian untuk industri 24 jam.
Selain itu, Kadin menekankan pentingnya dialog bipartit antara manajemen dan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang adil dan produktif.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga tengah mengkaji kebijakan ini, menyoroti pentingnya kepastian jumlah hari kerja tahunan untuk perencanaan produktivitas.