Polda Metro Jaya Apresiasi Aksi Buruh di DPR yang Berlangsung Tertib

Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi tinggi atas berlangsungnya aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI dengan sangat tertib.

Kegiatan penyampaian aspirasi tersebut terjadi pada Selasa, 6 Oktober 2026, melibatkan ribuan massa dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.

Apresiasi untuk Ketertiban Aksi

Kepolisian Daerah Metro Jaya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para peserta aksi yang telah menunjukkan kedewasaan berdemokrasi.

"Terima kasih kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Kami mengajak semuanya tetap menjaga ketertiban, saling menghormati, dan mengutamakan keselamatan hingga kegiatan selesai,” — Kombes Pol. Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Latar Belakang dan Tuntutan Buruh

Aksi massa yang diikuti sekitar 5.000 hingga 6.000 buruh ini bertujuan mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

• Massa menuntut Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh.
• Mereka juga mendesak jaminan kepastian kerja serta penghentian eksploitasi sistem alih daya dan pekerja kontrak.
• Selain itu, buruh meminta jaminan upah yang layak dan bermartabat serta penghapusan sistem koefisien nilai yang tidak jelas.

Pendekatan Humanis Polri

Dalam mengawal aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan 11.261 personel gabungan dengan mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis.

Pendekatan ini memastikan penyampaian pendapat berjalan aman tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Polri hadir untuk menjaga ruang demokrasi agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan aman dan tertib, sementara hak masyarakat lainnya untuk beraktivitas tetap terjaga," — Kombes Pol. Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bahkan turun langsung menemui massa buruh, yang diapresiasi sebagai langkah positif Polisi Watch.

DPR Sahakan RUU Ketenagakerjaan

Pada hari yang sama dengan aksi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang.

Pengesahan ini diharapkan menjadi solusi atas aspirasi panjang yang telah disampaikan para pekerja di Indonesia.